Pelayanan Informasi Publik

A. MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI

B. HAK PEMOHON INFORMASI

C. JAM PELAYANAN INFORMASI

D. TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI DAN KEBERATAN

TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

  1. pemohon yang datang secara langsung mengisi formulir permohonan informasi;
  2. untuk pemohon informasi melalui surat, e-mail, telepon, dan faksimili, formulir permohonan informasi dapat diisikan oleh desk pelayanan;
  3. desk pelayanan memberitahukan nomor formulir permohonan informasi;
  4. desk pelayanan berkoordinasi dengan PPID terkait permintaan informasi;
  5. desk pelayanan dapat langsung memberikan informasi yang diminta oleh pemohon informasi, jika informasi yang dimaksud sudah tersedia dan bukan merupakan informasi dikecualikan;
  6. desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi apabila informasi yang dimaksud tidak berada di bawah penguasaan KPU;
  7. desk pelayanan menginformasikan jika memerlukan waktu untuk pemberian informasi (paling lama 10 hari kerja untuk informasi rutin, 3 hari kerja untuk informasi Pemilu/Pemilihan);
  8. apabila informasi tidak dapat diberikan, desk pelayanan menginformasikan kepada pemohon informasi mengenai haknya untuk mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID;
  9. setiap pemberian informasi harus disertai dengan tanda terima.
  10. desk pelayanan mengisi buku register pelayanan informasi.

Berikut merupakan formulir permohonan informasi : Formulir Permohonan Informasi Publik KPU Kota Sawahlunto

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN

  1. Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :
    1. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian;
    2. tidak disediakannya informasi berkala;
    3. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
    4. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
    5. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
    6. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
    7. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang.
  2. Alasan pada angka 1 (2-7) dapat diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
  3. Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterimanya alasan penolakan;
  4. Atasan pejabat memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.
  5. Alasan tertulis disertakan bersama tanggapan apabila atasan pejabat menguatkan putusan yang ditetapkan oleh bawahannya.
  6. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat pengajukan Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID.

Berikut merupakan formulir pernyataan keberatan : Formulir Pernyataan Keberatan Atas Informasi Publik

E. TATA CARA PENGAJUAN PEMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI MELALUI KOMISI INFORMASI

  1. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.
  2. Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan PPID (jawaban pengajuan keberatan dari atasan PPID).
  3. Komisi Informasi harus mulai mengupayakan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik.
  4. Proses penyelesaian sengketa paling lambat dapat diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja.
  5. Putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat.

F. TARIF-BIAYA

Tidak ada biaya dalam pelayanan informasi ini (gratis)  kecuali jika terdapat biaya penggandaan dan pengiriman informasi akan dibebankan kepada pemohon informasi. 

G. SOP PELAYANAN INFORMASI DI KPU KOTA SAWAHLUNTO