Tugas dan Kewenangan

TUGAS KPU

  1. Merencanakan program dan anggaran serta menetapkan jadwal;
  2. Menyusun tata kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, PPLN, dan KPPSLN;
  3. menyusun Peraturan KPU untuk setiap tahapan pemilu;
  4. mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengendalikan, dan memantau semua tahapan pemilu;
  5. menerima daftar pemilih dari KPU Provinsi;
  6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhirdengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  7. membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara serta wajib menyerahkepada saksi Peserta Pemilu dan Bawaslu;
  8. Mengumumkan calon anggota DPR, Calon Anggota DPD dan Pasangan Calon terpilih serta membuat berita acaranya;
  9. Menindaklanjuti dengan segera putusan Bawaslu atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran atau sengketa Pemilu;
  10. Menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kepada Masyarakat;
  11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan
  12. Melaksanakan tugas lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 12)

WEWENANG KPU

  1. menetapkan tata kerjaKPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS,’PPLN, dan KPPSLN;
  2. Menetapkan Peraturan KPU untuk setiap tahapan Pemilu;
  3. Menetapkan peserta Pemilu;
  4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara tingkat Nasional berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Provinsiuntuk Pemilu Presiden dan Wakit Presiden dan untuk pemilu anggota DPR serta hasil rekapitulasi penghitungan suara di setiap KPU provinsi untuk pemilu anggota DPD  derrgan, membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat  hasil penghitungan suara;
  5. Menerbitkan keputusan KPU untukmengesahkan hasil Pemilu dan mengumurnkannya;
  6. Menetapkan dan mengumumkan perolehan jumlah kursi anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD kabupaten/kota untuk setiap partai politik peserta Pemilu Anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;
  7. Menetapkan standar serta kebutuhan pengadaan dan pendistribusian perlengkapan ;
  8. Membentuk KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPLN;
  9. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota PPLN;
  10. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Provinsi, Anggota KPU Kabupaten/Kota, Anggota PPLN, anggota KPPSLN, dan sekretaris Jenderal KPU yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan putusan Bawaslu dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
  11. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kamparrye Pemilu dan mengumumkan laporan sumbangan dana Kampanye Pemilu; dan
  12. melaksanakan wewenang lain dalam penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pasal 13)

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Melaksanakan kegiatan Pemilu/Pemilihan baik Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Legislatif, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Sawahlunto