Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Permasalahan Hukum
Sawahlunto, kota-sawahlunto.kpu.go.id - Divisi Hukum dan Pengawasan Evildo Ramance dan Staf Hukum dan SDM M. Fahrezal Maulana menghadiri Rapat Koordinasi Pemetaan Potensi Permasalahan Hukum, Gelombang II, Di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara.
acara yang akan berlangsung selama 3 hari tersebut dibuka langsung oleh Ketua KPU Republik Indonesia, Hasyim Asy’ari. Dalam arahannya, Hasyim menyampaikan bahwa berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, KPU diberi wewenang besar dalam menjalankan kepemiluan, sehingga penting untuk bekerja dengan asas profesional, cermat, berdasarkan hukum, akuntabel, dan transparan.
Mochammad Afifuddin selaku Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan menyampaikan data perkembangan perkara penyelesaian pelanggaran administrasi dan sengketa proses pemilu pasca tahapan Daftar Calon Sementara (DCS).
Rapat koordinasi ini dilatarbelakangi dalam rangka membangun kerjasama dan koordinasi dalam pembelaan advokasi hukum dan mediasi khususnya selama tahapan penetapan dan pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) juga diharapkan dapat menggali potensi permasalahan hukum khususnya penyelesaian sengketa pelanggaran administrasi dan sengketa proses Pemilu.
