Berita Terkini

KPU Kota Sawahlunto melaksanakan Rapat Evaluasi Kinerja Tahun 2021, Jum’at (28/01). Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto, Sekretaris, Kasubag/Sub Koordinator dan Staf. Acara dimulai pada pukul 09.30 WIB di Ruang Rapat KPU Kota Sawahlunto. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris KPU Kota Sawahlunto, Ibu Juni Lesmita Devi, dalam hal ini menyampaikan bahwa telah dilakukan evaluasi kinerja terhadap ASN dan PPNPN KPU Kota Sawahlunto. Dengan adanya evaluasi, diharapkan kinerja bisa lebih baik lagi untuk kedepannya terutama dalam menghadapi Tahapan Pemilihan di Tahun 2024 yang sudah ada didepan mata. Dalam kegiatan ini Ketua KPU Kota Sawahlunto, Bapak Fadhlan Armey juga memberikan arahan terkait dengan evaluasi kinerja. "Evaluasi merupakan kegiatan yang sangat penting dilakukan, kami berharap dengan adanya evaluasi ini kita bisa lebih mengenali diri kita sendiri baik itu kekurangan maupun kelebihan yang ada pada diri kita sendiri hendaknya. Semoga evaluasi ini bisa menambah rasa kebersamaan kita untuk kedepannya," ujarnya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Koordinasi terkait Daerah Pemilihan, yang diikuti oleh Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan serta Kasubag /Sub Koordinator Teknis Pemilu, Partisipasi dan Hupmas seluruh KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat pada hari Kamis (27/01). Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto beserta Anggota. Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ibu Yanuk Sri Mulyani. Dengan adanya Rapat Koordinasi ini diharapkan seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memiliki persepsi yang sama dan bisa melakukan analisis serta pendataan Daerah Pemilihan untuk Pemilu yang akan datang. Narasumber dalam kegiatan ini, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan KPU Provinsi Sumatera Barat, Bapak Gebril Daulai, dalam hal ini menyampaikan “ Daerah Pemilihan merupakan point utama dalam penyelenggaraan Pemilu, ada 7 (tujuh) prinsip dalam pendataan Daerah Pemilihan yang telah diatur dalam Undang-undang Kepemiluan, dalam pendataan Daerah Pemilihan jangan sampai menguntungkan suatu Partai Politik atau kelompok," katanya.

KPU Kota Sawahlunto mengikuti Zoom Meeting Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan TA 2021 Semester II, Rabu (26/01) Pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini diselenggarakan oleh KPU Provinsi Sumatera Barat dengan menghadirkan perwakilan Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP), bagian BMN dan Inspektorat KPU RI. Kegiatan pendampingan ini diikuti oleh 19 Kabupaten/Kota Se Wilayah Sumatera Barat dan yang menjadi peserta dari setiap Satker yaitu Kasubag/Subkoordinator KUL, Operator Saiba dan Operator BMN.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto ikuti zoom meeting rapat koordinasi penyusunan laporan Rumah Pintar Pemilu (RPP) Tahun 2021, yang diikuti oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Parmas dan SDM serta Kasubag Teknis Pemilu dan Hupmas seluruh KPU Kabupaten/Kota se Sumatera Barat pada hari Rabu (26/01). Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto beserta Anggota. Acara yang dimulai pukul 09.30 WIB ini dibuka secara resmi oleh Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat, Ibu Yanuk Sri Mulyani. Dalam kesempatan ini Ketua KPU Provinsi Sumatera Barat menyampaikan ucapan terima kasih bagi seluruh satker KPU Kabupaten/Kota yang telah menghadiri acara rakor ini. "Kegiatan ini dilakukan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelaksanaan RPP di masing-masing KPU Kabupaten/Kota. Dengan harapan semoga kedepan RPP tersebut dapat berfungsi dengan lebih baik," katanya.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sawahlunto ikuti Zoom Meeting Rapat Kerja Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Se Sumatera Barat, Rabu (26/01). Kegiatan ini juga diikuti oleh Ketua KPU Kota Sawahlunto beserta Anggota, Sekretaris, seluruh Sub Koordinator/Kassubbag dan ASN di Lingkungan KPU Kota Sawahlunto. Acara yang dimulai pukul 14.00 WIB ini, dibuka secara langsung oleh Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat Bapak Firman dan yang menjadi narasumber yaitu Bapak Nur Syafaat dan Bapak Windra yang merupakan perwakilan Biro Perencanaan dan Organisasi KPU RI. Dalam kesempatan ini Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Barat mengingatkan bahwa laporan reformasi birokrasi paling lambat di sampaikan kepada KPU Provinsi paling lambat tanggal 15 Februari mendatang. "Selanjutnya, KPU Provinsi akan meneruskan laporan dari setiap KPU Kabupaten Kota tersebut kepada KPU RI," ungkapnya.