Berita Terkini

Selasa (31/05) Pukul 11.00 WIB, KPU Kota Sawahlunto dalam hal ini Ketua, Anggota dan Sekretaris melakukan kunjungan ke Kesbangpol Kota Sawahlunto . Kegiatan ini dilakukan terkait dengan persiapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024. Melalui koordinasi ini Kepala Badan Kesbangpol dan PBD Kota Sawahlunto, Adri Yusman,  menyatakan kesiapan  bekerjasama dalam menyukseskan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 yang akan datang.

Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (SP3SDM) KPU Provinsi Sumatera Barat Izwaryani, Selasa (31/5) menyampaikan bahwa dalam sebuah berita jangan sampai terjebak serimonial. Pemberitaan di website diharapkan dapat mengemukakan informasi yang menarik, terpercaya dan mudah dicerna agar bisa menarik rasa ingin tahu masyarakat. Hal ini disampaikan dalam rapat Divisi SP3SDM melalui zoom meeting dengan KPU Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat yang juga diikuti oleh Divisi SP3SDM dan Kasubag Teknis Parhubmas KPU Kota Sawahlunto. “Pemberitaan yang disampaikan pada website masing-masing KPU Kabupaten/Kota, haruslah update dengan inovasi-inovasi terbaru, menyajikan apa makna dari peristiwa tersebut”, ujarnya Izwaryani. Dalam kesempatan tersebut Tim Parhubmas KPU Sumatera Barat, Ade Alifiya, juga mengupas website KPU Kabupaten/Kota, apakah menarik bagi publik atau tidak. Hal ini dilakukan guna memberikan masukan, saran dan kritikan demi peningkatan penulisan pemberitaan di website KPU Kabupaten/Kota.

KPU Kota Sawahlunto pada hari Senin (30/5) melaksanakan apel pagi yang diikuti oleh Komisioner dan Sekretariat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Agenda apel diawali dengan penghormatan kepada Bendera Merah Putih yang diiringi lagu Indonesia Raya,dilanjutkan dengan mengheningkan cipta, pembacaan Pancasila, Pembukaan UUD 1945 dan Panca Prasetya Korp Pegawai RI. Bertindak sebagai pembina apel hari ini Akhaswita, S,H. Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kota Sawahlunto. Dalam arahannya menyampaikan, agar kita meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan tugas rutin sehari-hari dan begitu juga dalam mengelola aplikasi. Hal ini kita lakukan untuk mempersiapkan diri menyongsong pelaksanaan pemilu dan pemilihan 2024 yang semakin dekat. Dan tak lupa untuk menjaga kesehatan karena didalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat.

KPU Kota Sawahlunto mengunjungi Wali Kota Sawahlunto dalam rangka koordinasi awal terkait Pemilihan Tahun 2024. Sehubungan dengan amanat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dalam Pasal 201 ayat (8) disebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada bulan November Tahun 2024.  Terkait hal tersebut, Komisioner beserta Sekretaris KPU Kota Sawahlunto menyampaikan usulan awal Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024 kepada Wali Kota Sawahlunto. Ketua KPU Kota Sawahlunto, Fadhlan Armey, S. Kom, menyampaikan bahwa anggaran ini meliputi 3 tahun anggaran, 2023, 2024 dan 2025. Fadhlan juga menyampaikan, hasil koordinasi KPU Provinsi Sumatera Barat dengan Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat, akan ada sharing anggaran antara Pemprov dengan Pemkab/Pemkot nantinya, karena Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Wali Kota dilakukan serentak.  Wali Kota Sawahlunto, Deri Asta, SH, menyampaikan bahwa pengajuan anggaran ini untuk selanjutnya akan di proses oleh TAPD.

Dalam rangka peningkatan kapasitas dan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan bagi ASN Sekretariat KPU, Pusat Pelatihan Penelitian dan Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU RI mengadakan pelatihan bagi Pejabat Perbendaharaan pada 23 s.d. 25, 27 dan 30 Mei 2022 secara luring dan daring. Kegiatan dilaksanakan dalam dua gelombang bagi seluruh Sekretariat KPU se-Indonesia, dan KPU Provinsi Sumatera Barat beserta Kabupaten/Kotanya berada di gelombang pertama. Kegiatan pelatihan dibuka pada Senin (23/5) oleh Deputi Bidang Administrasi, Purwoto Ruslan Hidayat. Turut memberi sambutan Kepala Puslatlibang, Lucky Firnandi Manjanto, menyampaikan pelatihan ini sebagai langkah strategis dalam merespon tuntutan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, serta tindak lanjut atas Laporan Keuangan KPU Tahun Anggaran 2021. Adapun pejabat perbendaharaan Sekretariat KPU Kota Sawahlunto yang mengikuti pelatihan yaitu Juni Lesmita Devi selaku Sekretaris/Kuasa Pengguna Anggaran, Puti Astri Primawardani selaku Kasubag Keuangan Umum Logistik/Pejabat Pembuat Komitmen, Rusnel selaku Pejabat Pembuat Surat Perintah Membayar, Ade Rahmat Kurnia Sari selaku Bendahara Pengeluaran dan Puji Restu Anugrah sebagai staf pengelola keuangan/operator BMN. Dalam rangka meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan, materi yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara selama lima hari pelatihan antara lain Pengangkatan dan Pemberhentian Bendahara, Mekanisme Pembayaran APBN, Penatausahaan Kas, Perpajakan, Penatausahaan Tuntutan Ganti Rugi, Pelaporan Keuangan melalui aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), Pelaporan BMN, Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan, Aplikasi pengelolan keuangan SIRAHMAH dan SIMONIKA, Pengendalian Internal atas Transaksi, Perjalanan Dinas dalam Negeri di Lingkungan, Pengendalian Gratifikasi,  Penatausahaan BMN serta Pengelolaan BMN dan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK). Setelah seluruh pemaparan narasumber selesai pada hari terakhir, acara ditutup oleh Kepala Puslatlibang, Lucky Firnandi Manjanto, Senin (30/5) Pukul 15.45 WIB.

KPU Kota Sawahlunto mengikuti Rapat Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Pengawasan Peningkatan Penggunaan Produksi Dalam Negeri (SISWASP3DN), Senin (30/5) pukul 13.00 WIB, yang diikuti oleh Puti Astri Primawardani sebagai Pejabat Pembuat Komitmen KPU Kota Sawahlunto dan Pejabat Pengadaan Hayatul Mardiah.  Kegiatan dilaksanakan oleh Inspektorat KPU RI dengan Narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan Pemerintah Bapak Fendhica Nickolan. Tujuan Aplikasi SISWASP3DN ini untuk memantau apakah semua Pengadaan sudah diinput di Aplikasi SIRUP dan berapa persentase pengadaan yang menggunakan Produksi Dalam Negeri (PDN).